TEORI DASAR NEGARA

Menurut Hasan Farooq

Sebelum kita menganalisis dan menguji mengenai hukum negara dalam islam kita harus menguji terlebih dahulu dengan padangan hukum filosofi barat.

Teori tentang negara terbagi menjadi 3 yaitu:

1.         Mazhab Analitik (positif), tokohnya adalah John Austin

2.         Mazhab History (sejarah), tokohnya adalah Hegel

3.         Mazhab Nature (alam)

Ada tiga cara dalam membangun teori tentang negara. Kita bisa mengkaji fungsi sebenarnya dari negara (seperti ilmuan politik ; melihat bagaimana negara berjalan secara nyata_penj), pandangan ideal tentang bagaimana seharusnya sebuah negara (seperti dalam filsafat politik ; negara itu sebaiknya seperti apa_penj). Atau dasar teoritis pendekatan ahli-ahli hukum mengenai negara. Cara yang terakhir tadi yang disebut "yuristic theory",

Ada tiga teori juristic utama mengenai hubungan negara dan hukum yang secara singkat bisa diungkapkan:

1.         Negara lebih tinggi dari hukum, dengan teori ini maka negara berperan sebagai pencipta hukum, dan negara tidak tersentuh oleh hukum. Maka dari itu para pejabat negara mempunyai kekebalan hukum.

2.         Hukum lebih tinggi daripada negara, dalam toeri ini maka hukum mengikat negara. Oleh karena itu, seorang kepala negara tetap bisa terkena hukum jika terbukti bersalah. Namun kekurangannya, kalau negara harus tunduk kepada hukum maka siapa yang akan mengatur dan menyusun peraturan/undang-undang selain negara?

3.         Hukum memiliki kedudukan yang sama dengan negara. Dalam teori ini negara membuat dan menyusun peraturan perundangan-undangan tapi negara juga harus tunduk terhadap hukum

Didalam Islam, kaitannya dengan posisi hukum dan negara. Terlebih dahulu kita bahas, bahwa dalam Islam hukum itu ada dua, ada syari’at dan ada Fikih. Syari’at adalah hukum tertinggi yang posisinya diatas negara karena dibuat oleh Tuhan, sedangkan negara juga bisa menyusun hukum yaitu hukum fikih.

Dalam ilmu hukum dan politik dijelaskan bahwa negara terdiri dari 4 elemen yaitu:

1.         Teritorial

2.         Populasi

3.         Organisasi

4.         Kedaulatan

Namun dalam Islam memiliki kebijakan tersendiri mengenai elemen negara yang berbeda dengan negara-negara non Islam.

1.         Kedaulatan negara dibawah kekuasaan tuhan, lebih jauh lagi.. negara tidak memiliki kedaulatan

2.         Beberapa badan negara tidak memiliki kekuataan tertinggi yang dimana dibatasi oleh kekuasaan tuhan.

3.         Penekanan terhadap defenisi batas territorial tidak terlalu penting.

Dasar islam telah ditentukan oleh nabi muhammad semenjak masa masehi dan dilanjutkan oleh periode khulafa ur-rasydin. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya persoalan-persoalan yang muncul dalam bentuk yang semakin kompleks membuat beberapa dasar negara. Namun ada beberapa nilai yang tidak berubah dan masih tetap ada seperti persamaan, keadilan dan toleransi.

Di Eropa sudah berlaku sistem permerintahan monarki. Sehingga meskipun pengaruh Islam sampai ke Eropa, tetap saja negara Islam yang didirikan di Eropa harus memakai sistem yang sudah ada dan beralaku disana yaitu monarki. Sistem monarki ini tetap bertahan sampai adanya revolusi prancis.

Dengan demikian berakhirlah kerajaan dan sistem pemerintahan monarki, digantikan dengan sistem pemerintahan demokrasi. Tapi sebetulnya manisfestasi teori demokrasi sudah dipraktekan oleh Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. dimana pemilihan kepala Negara (pengganti Rasulullah) dilakukan dengan cara memilih Abu Bakar, bukan Ali R.A. yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW.

Bukti tersebut menjadi bukti yang paling bagus mengenai dasar system hukum islam yang menunjukkan tidak ada seorangpun raja maupun keunggulan spiritual dari kelaurga tertentu yang bisa memiliki institusi hak warisan turun temurun dalam hal tahta dan khilafah. (syiah memiliki pandangan berbeda bahwa khalifah itu adalah hak suci turun temurun keluarga 'Ali).

Sebagaimana telah dinyatakan bahwa dalam negara Islam, kedaulatan milik tuhan. Bagaimanapun juga, ini tidak berarti bahwa dalam negara islam semua hukum dibuat oleh Tuhan sendiri dan al-Qur'an telah menyediakan semua hukum positif yang memungkinkan, sementara rakyat tidak memiliki kaitannya dengan fungsi kedaulatan. Disamping itu, semua hukum di negara Islam telah dibuat oleh wakil-wakil rakyat berdasarkan petunjuk-petunjuk dasar yang terdapat dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, dalam negara Islam, rakyat menikmati hak dan terbatas haknya dalam membuat hukum. Sehingga tentu saja rakyat tidak boleh membuat suatu hukum apapun yang bertentangan untuk menghapuskan ketentuan-ketentuan  al-Qur'an yang sharih yang berlaku universal. Dalam pengertian ini, rakyat yang membuat hukum bukan yang betul-betul menciptakan hukum. Begitu juga, mereka tidak berada diatas hukum, mereka hanya sebagai pelaksana/penjabar hukum. Dan sebagai demikian berdiri sama dengan rakyat pada umumnya.

Al-Qur’an menjadi sumber primer yang menjadi rujukan dalam menetapkan hukum. Dalam al-Qur’an terdapat dua jenis ayat. Yang pertama ayat yang bersifat qath’I artinya sudah pasti dan tidak bisa diperdebatkan lagi. Sedangkan yang kedua bersifat zhanni Pada macam yang kedua  itu memungkinkan adanya perbedaan interpresentasi. Ayat-ayat qath'i merupakan dasar dari qur'an dan mengandung prinsip-prinsip dasar dalam agama. Jadi apapun penafsiran dari ayat2 zhanni, hal itu tidak mempengaruhi ayat-ayat qath'i.

Selain al-Qur’an sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum, ada sumber rujukan sekunder yaitu hadis. Dalam buku ini dijelaskan bahwa ada perbedaan antara hadis dengan sunnah. Hadis diartikan sebagai perkataan Nabi, sedangkan sunnah diartikan sebagai segala perbuatan Nabi. Namun dalam Islam sendiri, hadis dan sunnah adalah dua hal yang sama-sama berasal dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan atau pengingkaran.

Related Post